Opini oleh : Sri Rajasa Chandra, M.BA
Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga menjadi Ketua Dewan Induk Koperasi Unit Desa, dalam acara Seminar Nasional Koperasi Mitra Digital Sejahtera (MDS Coop) di Desa Cinangka, Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan koperasi adalah pilar pembangunan ekonomi bangsa, oleh karenanya koperasi harus diperkuat dan dikembangkan.
Pernyataan Prabowo diatas, tentunya bagai air penawar dahaga bagi rakyat dan pemerintah Aceh, dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan yang menjerat rakyat Aceh. Koperasi sebagai solusi meraih kesejahteraan rakyat, adalah keputusan bijak yang harus diimplementasikan oleh para pemangku kebijakan di Aceh, untuk merespons arah pembangunan ekonomi Aceh yang semakin bercirikan monopoli ekonomi oleh para pemilik modal dan oligarki, dengan memperoleh hak eksklusif dari penguasa.
Menghadapi problematik ekonomi yang membelenggu rakyat Aceh untuk keluar dari kemiskinan, dihadapkan oleh melimpahruahnya kekayaan alam Aceh, tentunya koperasi syariah adalah pilihan yang amanah sebagai alternatif ekonomi berbasis pada prinsip-prinsip Syariah. Koperasi Syariah adalah koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai Syariah, dalam rangka menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sektor pertambangan minerba, dapat dijadikan row model koperasi syariah dalam bentuk pertambangan rakyat, mengingat pertambangan minerba kerapkali menyajikan potret eksploitasi oleh investor besar dan oligarki tambang, terhadap rakyat yang sejatinya pemilik kekayaan alam sebagaimana yang termaktub dalam UUD 45 Pasal 33. Fenomena eksploitasi terhadap rakyat Aceh, menjadi potret keseharian yang terjadi dihadapan mata kita. Tidak sedikit rakyat Aceh pemilik atas tanahnya sendiri, ketika berusaha memperbaiki nasibnya dengan mengolah bahan tambang di tanahnya sendiri, untuk dapat meraih kehidupan lebih baik, tapi harus menghadapi perlakuan tidak adil dari oknum aparat hukum, demi kepentingan investor besar. Bahkan ketika rakyat Aceh membentuk badan usaha dalam bentuk koperasi tambang rakyat, tetap saja tidak memperoleh perlindungan pemerintah, karena begitu berbelitnya mekanisme untuk mendapatkan ijin wilayah pertambangan rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana yang diamanatkan UUPA, kini telah dialihkan kewenangannya oleh pemerintah pusat.
Sudah saatnya para pemangku kebijakan di Aceh untuk berhenti menjadi predator terhadap rakyat, bukalah mata dan hati untuk melihat kepedihan rakyat Aceh. Sadarilah bahwa APBA tidak mampu mengangkat harkat martabat rakyat Aceh, karena selalu dijarah oleh eksekutif, legislative dan yudikatif Aceh. Rakyat Aceh tidak butuh investor besar dan oligarki tambang, karena rakyat Aceh memiliki kemampuan berdiri diatas kaki sendiri, untuk membangun sentra industri pengolahan bahan tambang yang bahan bakunya disediakan oleh koperasi tambang rakyat. Koperasi Syariah bukan hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.
Penulis adalah Pemerhati Aceh
