Blangkejeren-Pj Bupati Gayo Lues Drs.H.Alhudri, M.M paparkan capaian kinerja triwulan III (April-Juni) tahun 2023 di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (11/7/2023).
Pemaparan itu didampingi sejumlah rombongan, Plt Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Kaban Keuangan, Kepala BKPSDM, Kadis Perkim, Kadis DPMPTSP, Kabag Pemerintahan, Kabag Prokopim dan Kabag Umum.
Dalam pemaparan itu, Pj Bupati Gayo Lues Drs.H.Alhudri, M.M, menjelaskan ada tiga aspek tentang tugas Penjabat Kepala Daerah, yakni Aspek Pemerintahan, Aspek Pembangunan dan Aspek Kemasyarakatan, hal ini sesuai Peraturan Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tentang tugas penjabat kepala daerah.
Dikatakan, sesuai petunjuk teknis (juknis) pada poin utama dalam aspek pemerintahan, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan serta aspek pembangunan. Sambungnya, Bupati memiliki kewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam lingkup kabupaten dan desa.
Sedangkan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, Pj Bupati Gayo Lues bersama perangkat daerah melakukan apel gabungan sekaligus menandatangani Fakta integritas netralitas ASN dalam pemilu.
Selain itu, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Dalam hal tersebut, Kabupaten Gayo Lues membuat surat imbauan tentang gerakan pembagian merah putih.
Bahkan untuk saat ini, Alhudri mengaku telah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial yang dikemas dalam Peraturan Bupati.
Pemerintah Gayo Lues juga membuat suatu kebijakan terkait mitigasi dan penanggulangan bencana, berkolaborasi dengan instansi vertikal lainnya.
“Kita melakukan beberapa langkah konkrit yang dilakukan dalam penanggulangan bencana seperti longsor, banjir, kebakaran serta penyakit mulut dan kuku,”kata Bupati Alhudri,
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Khusus Mendagri, Sekretaris Itjen Mendagri, Plh IR I, IR II, Plh. IR III, IR 4, PPUPD Ahli Utama, Tenaga Ahli, PPUPD Tenaga Ahli dan Sekretariat Evaluasi PJ Kementerian Dalam Negeri.(hp).
