Banda Aceh – Mantan Wakil Gubernur Aceh, H. Muhammad Nazar meminta kepada semua pihak untuk menempatkan kepentingan pembangunan sebagai sesuatu yang substansial di Aceh. “Jangan sampai selera dan pertarungan politik itu menggangu pembangunan di Aceh gara-gara isu Pj Gubernur yang telah diperpanjang pusat beberapa hari lalu,” ajaknya saat menjawab sejumlah pertanyaan dari Globalonenews.id Sabtu, 8 Juli 2023 melalui telepon seluler.
Seperti pernah diberitakan Serambi Indonesia dan group jaringan berita nasional Tribun News minggu lalu, dua hari sebelum penentuan Pj Gubernur Aceh oleh presiden Jokowi, pimpinan tertinggi di Partai SIRA itu menyampaikan, agar siapapun yang menjadi Pj Gubernur Aceh
hingga para Pj Bupati dan Walikota haruslah pro pembangunan, pro Aceh, memiliki keacehan meskipun bisa jadi yang ditunjuk bukan orang Aceh serta memiliki kemampuan kepemimpinan yang nyata.
Jabatan Pj Gubernur hingga Pj Bupati – Walikota hampir mutlak kewenangan pemerintah pusat, tetapi bermula dari rekomendasi parlemen lokal di Aceh. Parlemenpun harus merekom secara aturan, tak boleh menempatkan dosis politik tidak wajar dalam rekomendasi mereka.
“Rekomendasinya harus sesuai aturan lalu setelah itu bermainlah di tingkat lobi yang baik dan akurat, bukan bertarung di sampul dan surat rekomendasi. Kemampuan anggota dewan dan timses masing-masing diuji sewaktu menggolkan masing-masing kandidat. Itu di tahap politik. Dan ini karena Pj yang ditunjuk sudah sah secara hukum, ya pertarungan politik harus dihentikan, apalagi jika itu tidak sehat dan dapat semakin mengganggu pembangunan,” terang Nazar( sumber Globalonenews.id)